Akademisi dan pengamat ekonomi dan politik pembangunan Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh Dr Taufiq Abdul Rahim menyatakan dirinya sependapat dengan Kaukus Peduli Aceh (KPA) yang secara tegas mendukung Kapolda Aceh untuk membongkar dan mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi anggaran refokusing di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP).

DPRA Rabun Melihat Kinerja Malek Mahmud

ISTIMEWAMantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan
A A A

Apalagi memanggil Malek Mahmud ke Gedung Parlemen Aceh melakakukan rapat dengar pendapat (RDP) mempertanyakan kinerjanya sesuai tupoksinya sebagaimana sudah baku tertulis dalam UUPA dan Qanun berkaitan dengan Lembaga Wali Nanggroe

Ghazali Abbas Adan Mantan Anggota Parlemen RI

BANDA ACEH - Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan selalu mengikuti isu-isu terkini yang terjadi di Provinsi Aceh, seperti persoalan postur anggaran JKA dalam refocusing APBA. Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan Dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 2020.

Atas kejadian tersebut, Ketua Komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani menilai pemerintah Aceh buta terhadap skala prioritas. Ternyata pernyataan politisi PNA itu ditanggapi oleh Ghazali Abbas Adan.

Menurut Ghazali selama dia sebagai anggota parlemen di Senayan belasan tahun belum pernah mendengar anggota parlemen RI menyampaikan bahasa yang "antik" demikian ketika menilai dan mengontrol kenerja pemerintah.

BACA JUGA:DPRA: Pemerintah Aceh Buta Skala Prioritas

"Sungguh sangat "antik" bahasa yang digunakan almukarram walmuhtaram anggota DPRA ketika menyoroti postur anggaran Refocusing APBA. Yang saya maksudkan dengan bahasa antik adalah kata "buta". Seperti dalam satu pernyataan anggota DPRA,"kata Ghazali dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada acehimage.com, Rabu (30/9/2020).

Ia pun mengatakan bahwa Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan rupa-rupa kekhususan, sehingga penggunaan bahasa "antik" mungkin merupakan bagian dari kekhususan Aceh itu. Padahal, menurutnya sebagai mitra sejajar eksekutif dan legislatif dalam rangka kebersamaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing berusaha dan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sejatinya antara kedua lembaga ini bertutur dengan bahasa yang normal belaka, tidak perlu dengan bahasa "antik" demikian.

"Mungkin anggota yang terhormat itu yang sangat sadar sebagai representasi rakyat, niscaya rakyat menilai dia sangat pro-rakyat maka bahasa demikian merupakan artikulasi nyata dari semangat dan karakternya yang pro-rakyat itu. Apalagi berkaitan dengan anggaran JKA sebagai salah satu kebutuhan yang amat sangat penting dalam rangka menjamin anggaran untuk menjaga dan melindungi kesehatan 2,1 juta rakyat Aceh itu. Wallahu 'alam,"tuturnya.

Pria kelahiran Pidie ini mempertanyakan apabila memang anggota parlemen Aceh benar-benar pro-rakyat dan postur APBA itu disusun sesuai skala prioritas yang sangat dibutuhkan rakyat dan setiap sennya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, mengapa pula tidak menunjukkan konsistensi dengan hal demikian dalam berbagai sisi dan aspeknya.

Dia mencontohkan seperti anggaran untuk Malek Mahmud (Wali Nanggroe-red) yang jumlahnya puluhan miliar setiap tahun yang dialokasikan melalui postur APBA.

"Apakah ini termasuk skala prioritas. Apabila setiap sennya harus dapat memberi manfaat kepada rakyat, maka berdasarkan fakta, timbul pertanyaan disisi dan aspek kinerja Malek Mahmud itu, apa manfaatnya untuk rakyat. Dan faktanya pula, sejauh yang saya ketahui anggota parlemen Aceh tidak pernah secara tramsparan dan gagah berani mempertanyakannya,"ujarnya.

"Apalagi memanggil Malek Mahmud ke Gedung Parlemen Aceh melakakukan rapat dengar pendapat (RDP) mempertanyakan kinerjanya sesuai tupoksinya sebagaimana sudah baku tertulis dalam UUPA dan Qanun berkaitan dengan Lembaga Wali Nanggroe,"tambah Ghazali Abbas.

Itu sebabnya, politikus Aceh dan pernah dua periode duduk sebagai wakil rakyat Aceh di DPR RI menyimpulkan bahwa parlemen Aceh rabun melihat kinerja Malek Mahmud, sehingga tetap menyediakan anggaran baginya puluhan miliar setiap tahun.

Malek Mahmud sangat partisan
Selain itu, Ghazali Abbas Adan menyinggung berkaitan dengan sosok dan karakter Wali Nanggroe yang wajib independen sebagaimana UUPA dan Qanun, tetapi faktanya Malek Mahmud sangat partisan.

"Sebagai pemersatu, dia tenang-saja dan tidur nyenyak di tengah-tengah gemuruh hiruk pikuk dan "dinamika" hubungan eksekutif dan legislatif yang kerap terjadi di Aceh,"katanya.

Seharusnya Malek Mahmud, kata Ghazali, keliling seluruh teritori Aceh untuk tampil sebagai imam khatib shalat jumat menyampai tawshiyah untuk pengamalan dan penegakan syariat Islam kaffah, ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah insaniyah, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan rakyat Aceh heterogen di Aceh.

"Namun sepanjang yang saya ketahui, inipun tidak pernah dilakukan oleh Malek Mahmud,"pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...