APBA 2018,

DPRA Minta Tanggal 7, Eksekutif Bertahan 5 Februari

FOTO | AK JailaniTgk. H. Muharuddin, S.Sos. I | Ketua DPRA
A A A

Dinamika ini sudah berulang. Dua minggu lalu, tepatnya di hari Senin juga pernah kita undang SKPA-SKPA, saat itu gubernur membuat rapim. Hari ini, lagi-lagi mereka tidak hadir dengan alasan yang sama.

Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. I Ketua DPRA

BANDA ACEH - Sengkarut anggaran Aceh 2018 masih berkutat di persoalan teknis pembahasan dan jadwal paripurna persetujuan bersama. Dua belah pihak yakni eksekutif dan legislatif masing-masing bertahan pada pendirian mereka.

Eksekutif meminta pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2018 dilakukan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), mines pembahasan pra RKA SPKA-seperti yang diinginkan legislatif.

Eksekutif juga bertahan dengan pendirian mereka dimana paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun (Raqan) APBA 2018 dilakukan pada 5 Februari 2018.

Sementara DPRA juga bertahan pada jadwal yang telah disusun Badan Anggaran kemarin, dimana kelanjutan pembahasan seharusnya dimulai hari ini hingga paripurna persetujuan bersama yang dijadwalkan pada 7 Februari 2018 mendatang.

Ketidaksepahaman ini akhirnya kembali menimbulkan kebuntuan dimana eksekutif tak menghadiri undangan legislatif untuk melanjutkan pembahasan hari ini dengan agenda pembahasan Rancangan KUA-PPAS dengan komisi-komisi, merujuk pada jadwal yang disusun oleh legislatif.

“Setelah kita koordinasi, ternyata SKPA-SKPA sedang rapim dengan pak wagub,” kata Ketua DPRA Muharuddin dalam konferensi pers sore tadi, Rabu (31/1/2018).

"Dinamika ini sudah berulang. Dua minggu lalu, tepatnya di hari Senin juga pernah kita undang SKPA-SKPA, saat itu gubernur membuat rapim. Hari ini, lagi-lagi mereka tidak hadir dengan alasan yang sama."

Alasan eksekutif ini membuat legislatif mengaku bertanya-tanya. "Sebenarnya siapa yang mangkir, apakah eksekutif atau legislatif?" tanya Muhar.

Begitupun, kata Muhar, pihaknya tidak ingin berdebat untuk mencari kambing hitam. DPRA, kata dia, sangat membuka diri, bahkan selalu mengundang eksekutif. "Setiap komunikasi putus, DPRA selalu coba memulai kembali dengan mengundang," katanya.

Muhar juga mengaku heran mengapa eksekutif enggan pembahasan Rancangan KUA-PPAS dilakukan di tingkat komisi dan diparalelkan dengan pembahasan pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA.

“Pertanyaannya apa sih yang diinginkan eksekutif, kenapa harus takut pembahasan di komisi,” katanya.

Setelah kita koordinasi, ternyata SKPA-SKPA sedang rapim dengan pak wagub,
Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Sumber:beritakini.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...