Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

DPRA Minta Plt Gubernur Evaluasi Kepala BPKA

ISTIMEWAAsisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Bukhari, MM menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2020 dalam rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Jumat, (24/7/2020).
A A A

BANDA ACEH - DPR Aceh memiliki beberapa catatan penting terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Catatan itu tertulis dalam laporan rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2019.

Seperti presentase PAD terhadap pendapatan dalam RPJMA Tahun 2019 target adalah sebesar 25% dari Rp15.692.775.230.941,- atau sama dengan
Rp. 3.923.193.807.735,- ternyata realisasinya hanya Rp. 2.541.296.647.772,- atau setara dengan 16,19%.

Maka DPRA berkesimpulan tidak adanya upaya yang maksimal dari Kepala BPKA untuk menggenjot Pandapatan Asli Aceh.

Sementara perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan APBA pada RPJMA Tahun 2019 target 30,92% ternyata realisasinya adalah 41,43%. Sedangkan perbandingan Belanja Langsung pada RPJMA Tahun Anggaran 2019 ditargetkan adalah 69,08%, ternyata realisasinya pada APBA Tahun Anggaran 2019 sebesar 58,57%.

"Dengan gambaran tersebut terlihat bahwa Kepala BPKA tidak mengatur postur anggaran yang pro rakyat," tulis dalam rekomendasi tersebut.

Bahkan evaluasi pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019 oleh Gubernur melalui BPKA
tidak sesuai target sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan APBK Kabupaten/Kota dan mengakibatkan
rendahnya realisasi pada beberapa Kabupaten/Kota.

"Untuk itu DPRA berkesimpulan tidak adanya system kerja yang baik terhadap pelayanan kepada publik,"tegas DPRA.

Selain beberapa persoalan tadi, DPRA juga mengalami kendala dan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan Kepala BPKA sebagai Sekretaris TAPA pada saat pembahasan anggaran.

"Maka dengan ini DPRA meminta kepada Saudara Plt Gubernur Aceh untuk melakukanevaluasi dan mempertimbangkan kembali penempatan yang bersangkutan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh,"harap DPRA.

Untuk diketahui, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) saat ini dijabat oleh Bustami.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...