Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Eksekutif – Legislatif Kisruh

DPRA Mengancam, Plt Gubernur Bergeming

ISTIMEWAAkademisi dari Universitas Abulyatama, Usman Lamreung, M.Si
A A A

BANDA ACEH - Kisruh antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Pemerintah Aceh kembali memanas, sampai mengancam menggulingkan Plt Gubernur Aceh dari jabatannya.

Pasalnya Pelaksana Tugas Gubernur sudah tiga kali diundang namun tidak satupun dia memenuhi undangan DPRA.

Menurut Usman Lamreung MSi, akademisi dan pengamat dari Universitas Abuyatama (Unaya), terakhir Senin, 1 September 2020, Plt Gubernur diundang untuk hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA T.A 2019.

"Tapi Plt Gubernur tidak memenuhi undangan dewan," kata Usman Lamreung, Rabu (2/9/2020).

Usman menilai, hubungan DPRA dan Pemerintah Aceh memang lagi tidak harmonis.

Seharusnya dua lembaga politik tersebut dimasa-masa sulit seperti saat ini, dua lembaga ini bersama-sama bersinergi menjalankan amanah rakyat.

"Tapi kita lihat salah satunya yang belum ada gerak cepat adalah penaganan penyebaran Covid-19. Tentu saja sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Konstitusi," ujarnya.

Hubungan DPRA dan Pemerintah dipicu akibat berbagai kebijakan yang diputuskan tidak melibatkan Legislatif seperti dana refocusing, proyek multiyear, sehingga menyebabkan pembatalan, dan lainnya.

Akibat sikap eksekutif, akhirnya DPRA disorot masyarakat dan dianggap lemah dan tak berdaya.

"Nah, tentu saja DPRA sangat kecewa dengan Plt Gubernur yang tidak transparan terhadap penggunaan anggaran terutama anggaran refocusing, beberapa kali diminta ada penjelasan, tapi tidak pernah terjadi," kata Usman.

Kemudian puncak kisruh pun terjadi pada Rapat Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA T.A 2019, Senin 31 Agustus 2020.

Pada saat rapat tersebut Plt Gubernur bersikukuh tidak hadir dengan alasan mengikuti rapat terbatas dengan Presiden melalui Vidcom dan berbenturan dengan program Gerakan Masker Aceh (Gema) yang dilaksanakan tanggal 1 sd 4 September 2020.

Akibatnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) marah besar sampai mengancam untuk mengulingkan Plt Gubernur atau dilengserkan.

Dikatakan, Plt Gubernur sepertinya suka sekali melakukan komunikasi politik blunder, suka dalam kegaduhan dan sorotan. Dan gagalnya komunikasi politik eksekutif dan legislative acap sekali terjadi kegaduhan.

Pimpinan DPRA bepolitik dua kaki?

Semua ini kata Usman, akibat tidak adanya terbukaan pemerintah Aceh dalam pengelolaan anggaran termasuk anggaran refocusing Covid-19.

"Nah, ini terjadi juga akibat komunikasi politik DPRA lemah, kelemahannya juga ada dipimpinan DPRA dalam membangun komunikasi dengan pemerintah, atau jangan-jangan mungkin pimpinan DPRA bepolitik dua kaki?," tutur Usman Lamreung.

Lebih lanjut dikatakan, inilah saatnya DPRA harus konsisten sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk berpihak pada rakyat, harus mampu membuka tabir kenapa pemerintah Aceh sangat tertutup dalam berbagai kebijakan termasuk anggaran refocusing covid-19.

"Jangan sampai isu Interpelasi, hanya bagian untuk kompromi politik," imbuhnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...