Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

DPRA Dukung BPKS Optimalisasi Pedagangan dan Pelabuhan Bebas

ISTIMEWAKomisi III DPRA melakukan kunjungan kerja ke BPKS
A A A

SABANG- Komisi III DPR Aceh melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) pada Senin (18/1/2021). Dalam kunjungan tersebut DPR Aceh mendorong kinerja yang optimal terhadap optimalisasi perdagagan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Ketua Komisi III DPR Aceh Khairil Syahrial menyampaikan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan diperkuat dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai belum berjalan optimal sesuai dengan amanat undang undang tersebut.

Menurutnya, terutama disektor perdangan bebas hingga perlu upaya maksimal dan dukungan Pemerintah dan instansi terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA).Kata dia, DPRA khususnya Komisi III memiliki tanggungjawab dan peran yang sama untuk mengoptimalkan BPKS dalam mewujutkan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

“Mudah-mudahan dengan rekomendasi kami terhadap Manjement BPKS yang baru ini dapat mewujutkan kerjasama yang bersinergi dengan DPRA untuk membangun Sabang kearah yang lebih baik,” ujar Khairil.

Sementara itu, T Zanuarsyah Wakil Kepala BPKS dalam kesempatan yang sama mengakui saat ini ada beberapa kendala yang masih dihadapi BPKS khususnya terkait pelimpahan kewenangan, perizinan dan sistim pengelolaan aset milik Pelindo.

“Tidak dapat kita pungkiri BPKS sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh,dan DPRA untuk memediasi dengan pihak Kementrian di Jakarta agar Kewenangan BPKS dan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang tidak serta merta dipangkas hingga secara otomatis tidak akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan Perekonomian masyarakat Aceh pada umumnya,” tegas T Zanuarsyah mewakili Kepala BPKS di ruang Kepala Kantor BPKS.

Selain Ketua Komisi 3 DPRA Khairil Syahrial, dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir dalam Wakil Ketua Komisi III H Zainal Abidin dan Sekretaris Hendri Yono serta seluruh Anggota Komisi. Sebelumnya rombongan Komisi III DPRA tersebut disambut Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain di pelabuhan Penyeberangan Balohan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BPKS didampingi Deputi Umum Abdul Manan, Deputi Komersial & Investasi Erwanto, Deputi Tekbang & Tata Ruang Azwar Husein dan Deputi Pengawasan Zamzami.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...