Kawal UUPA di MK,

DPRA Bayar Rp600 Juta untuk Pengacara

FOTO | ISTIMEWARuang Sidang Utama DPR Aceh
A A A

Kita mencoba mencari pengacara hebat di Jakarta mereka meminta 1,2 Milyar, kita tidak mampu. Dan angka 600 juta itu sangat murah, karena itu untuk semua kegiatan mereka sampai selesai,

Murdani Yusuf Ketua Fraksi PPP

BANDA ACEH - Fraksi-Fraksi di DPR Aceh menyatakan dukungannya terhadap gugatan undang-undang Pemilu yang dilakukan oleh dua Anggota DPR Aceh beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu disampaikan Ketua-ketua Fraksi di DPR Aceh, Senin (02/10), pada konferensi pers yang berlangsung di DPR Aceh, guna menjawab keraguan masyarakat terkait kekompakan DPR Aceh untuk mengawal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Hadir pada konferensi pers tersebut, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman, Ketua Fraksi Demokrat HT Ibrahim, Ketua Fraksi PAN Asrizal Asnawi, Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf, Ketua Fraksi Golkar Zuriat Suparjo, Sementara Fraksi Nasdem diwakili Jasmi Has, dan Fraksi PKS-Gerindra diwakili Kartini.

Ketua Fraksi PAN Asrizal Asnawi menyebutkan, pernyataan bersama itu untuk menegaskan bahwasanya seluruh Fraksi di DPR Aceh kompak untuk menggugat pencabutan dua pasal dalam UUPA.

Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman kembali menegaskan bahwa dalam pembahasan UU Pemilu, Panja DPR RI sama sekali tidak melakukan konsultasi ke DPR Aceh. Sedangkan pertemuan bersama DPR Aceh dengan Panja Pemilu di Jakarta pada April 2017, menurutnya hal itu sama sekali tidak membahas pencabutan pasal-pasal dalam UUPA.

Menurut Iskandar, pembenaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah politik busuk dalam rangka membonsai undang-undang kekhususan Aceh, padahal menurutnya, undang-undang tersebut merupakan produk dari pemerintah pusat itu sendiri.

“Mendagri dan DPR RI harus faham dulu ini Aceh, punya regulasi khusus. Kita berharap mereka membaca undang-undang ini. Kalau mereka tau tapi pengkhianatan masih berlanjut, kita dari Aceh akan melawan pengkhinatan itu,”ujar Iskandar.

Ketua Fraksi Golkar DPR Aceh Zuriat Suparjo mengatakan, sangat menyayangkan perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh, karena menurutnya, jikapun ada pihak yang ingin menggugat UUPA atau ada pasal-pasal yang ingin disempurnakan maka hal itu harus datangnya dari Aceh, bukan langsung dibonsai oleh pemerintah pusat.

“Apa yang dipertontonkan oleh pusat adalah sesuatu hal yang tidak memihak kepada masyarakat Aceh,”ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf mengatakan fenomena pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh bukanlah kali pertama, pengkhianatan ini telah berlangsung secara terus menerus dari rezim ke rezim pemerintah Indonesia.

Pada kesempatan itu Murdani juga mengakui untuk melakukan gugatan tersebut DPR Aceh juga menganggarkan dana sebesar Rp600 juta dalam APBA Perubahan tahun 2017 untuk membayar tiga pengacara asal Aceh, masing-masing Burhanuddin, Mukhlis Mukhtar dan Zaini Jalil.

“Kita mencoba mencari pengacara hebat di Jakarta mereka meminta 1,2 Milyar, kita tidak mampu. Dan angka 600 juta itu sangat murah, karena itu untuk semua kegiatan mereka sampai selesai,”tambah politisi PPP itu.

Mendagri dan DPR RI harus faham dulu ini Aceh, punya regulasi khusus. Kita berharap mereka membaca undang-undang ini. Kalau mereka tau tapi pengkhianatan masih berlanjut, kita dari Aceh akan melawan pengkhinatan itu,
Kode:47
Sumber:antero
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...