Idrus Marham:

DPD I Patuhi Hasil Rapat Pleno Golkar

FOTO | ANTARANurdin Halid, Setya Novanto, dan Idrus Marham.
A A A
Enggak boleh ada oknum Ketua DPD ambil langkah di luar koridor yang merupakan kesepakatan Partai Golkar. Kalau DPD I usulkan Munaslub, kita bicarakan di DPP untuk diputuskan,

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Idrus Marham mengemukakan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I (Provinsi) PG dapat memahami dan mematuhi keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG pada tanggal 21 November lalu. Saat itu, DPP memutuskan masalah nasib Ketum Setya Novanto ditentukan setelah adanya putusan praperadilan.

"DPD Partai Golkar tidak hanya memahami, tetapi berkomitmen untuk melaksanakan putusan yang ada," kata Idrus seusai memimpin pertemuan dengan seluruh ketua DPD I se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11) malam.

Ia menjelaskan DPD I memang diberi kebebasan untuk mencermati dinamika partai yang berkembang setelah Novanto ditahan KPK. Namun tidak bisa mengambil langkah di luar yang diputuskan rapat pleno.

‎"Meski menghormati putusan pleno, tetapi tetap mencermati dinamika yang ada. Semua berkomitmen untuk melaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta organisasi," tutur Idrus.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPD I NTT Melki Laka Lena. Menurutnya, dua kesepakatan dihasilkan pada rapat malam ini yaitu menerima putusan pleno DPP dan mencermati dinamika yang berkembang.

"Situasi sekarang sangat dinamis. Jadi DPD I diberi kebebasan untuk mencermati apa yang ada, sejauh tidak melanggar aturan organisasi," ujar Melki.

Ketua DPD I Sulawesi Tenggara yang juga Ketua Forum DPD I se-Indonesia, Ridwan Bae mengungkapkan hal yang sama.
"Setelah mendengarkan pertemuan secara komprehensif Partai Golkar tentang keputusan rapat pleno tanggal 21 November maka DPD provinsi Indonesia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud," kata Ridwan.

Sementara Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengingatkan pengurus DPD agar tidak melakukan manuver politik terkait kondisi internal Golkar. Semua pimpinan partai harus mengikuti AD dan ART partai.

"Enggak boleh ada oknum Ketua DPD ambil langkah di luar koridor yang merupakan kesepakatan Partai Golkar. Kalau DPD I usulkan Munaslub, kita bicarakan di DPP untuk diputuskan," tegas Nurdin.

Meski menghormati putusan pleno, tetapi tetap mencermati dinamika yang ada. Semua berkomitmen untuk melaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta organisasi,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...