DPRK Aceh Barat

Dorong Pemerintah Tangani Longsor

FOTO | ISTIMEWALogo Pemerintah Aceh Barat
A A A

ACEH BARAT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Provinsi Aceh meminta agar pihak terkait segera melakukan penangganan bencana alam tanah longsor yang menimbum badan jalan di wilayah setempat.

Ketua Komisi-C DPRK Aceh Barat Herman Abdullah, di Meulaboh, Kamis, mengatakan, kondisi tanah longsor akibat intensitas curah hujan tinggi terjdi di kawasan Desa Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat menuju Geumpang Kabupaten Pidie.

"Kemarin sudah ada TNI yang turun bersama masyarakat di sana bergotong royong, tapikan tidak maksimal kalau cara manual. Hari ini BPBD bersama Polri juga sudah turun mencoba melakukan pembersihan dengan alat berat," katanya.

Herman Abdullah menyampaikan, beberapa titik lokasi pada lintas Meulaboh-Geumpang Kabupaten Pidie, Aceh tertimbun material tanah longsor merupakan jalan Provinsi Aceh dan secara kewenangan ditanggani oleh pihak Provinsi Aceh.

Ketua DPD II Partai Demokrat Aceh Barat ini menyampaikan, meskipun secara kewenangan ada dipihak provinsi, akan tetapi beberapa unsur terkait di daerah itu telah menunjukkan kepedulian melakukan upaya pembersihan badan jalan itu.

Sebut Herman, kalangan DPRK hanya dapat melakukan koordinasi dengan lintas sektoral untuk penangganan tersebut, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan terhadap petunjuk penggunaan anggaran agar tidak salah.

"Persoalan anggaran inikan harus dilakukan sesuai aturan, bila hari ini Pemkab Aceh Barat yang membersihkan, apakah nanti tidak bermasalah dengan pengunaan anggaran karena itu kewenangan provinsi," tegasnya.

Disisi lain sebut Herman, kondisi tersebut sudah menganggu aktivitas jalur transportasi dari dan ke wilayah Aceh Barat, karena itu dirinya memberikan apresiasi kepada instansi dan lembaga terkait yang telah turun membersihkan material longsor itu.

Lebih lanjut disampaikan, pemda juga tidak mungkin mengeluarkan dana yang disediakan untuk tanggap darurat, sebab persiapan dana itu mengantisipasi penangganan tanggap darurat bencana yang wewenangnya mutlak di Pemda Aceh Barat.

Karena itu politisi Partai Demokrat ini memintakan pihak terkait dari pemerintah atasan segera melakukan penangganan darurat, karena walau bagaimanapun jalan lintas tersebut masih difungsikan oleh masyarakat sebagai jalur transportasi darat.

"Dana tanggap darurat Aceh Barat ada, tapi itukan tidak mungkin digunakan kesana, kalau tiba-tiba nanti kejadian bencana alam di sini. Apalagi persoalan pengunaan dana itu sudah ada prosedur dan mekanismenya," katanya menambahkan.

Sumber:ANTARA
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...