Bupati Lampung Tengah

Divonis 3 Tahun Penjara atas Kasus Suap DPRD

FOTO | ANTARABupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa
A A A

Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut

Ni Made Sudani Ketua Majelis Hakim

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman tiga tahun pidana penjara terhadap Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan terhadap Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/7) malam.

Tak hanya hukuman penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Mustafa. Hukuman tambahan tersebut berupa pencabutan hak politik selama dua tahun setelah Mustafa menjalani masa pidana pokok.

Majelis Hakim menyatakan Mustafa bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar. Suap tersebut diberikan Mustafa kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddiin agar DPRD menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. Selain itu, suap ini juga bertujuan agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Mustafa terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam menjatuhkan vonis ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Mustafa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Meski demikian, Mustafa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...