Dituding Tak Adil oleh Demokrat, Ini Respons Polri

FOTO | ANTARAIrjen Pol Setyo Wasisto
A A A
Nanti kami akan dalami lagi. Kalau ada buktinya kan bukan kriminalisasi. Prosedur memanggil seseorang itu, dia diminta keterangan sebagai saksi. Nanti kita lihat. Kalau terbukti kita proses lanjut. Kalo enggak, ya enggak,

BANDA ACEH - Mabes Polri angkat bicara terkait tudingan Partai Demokrat yang merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Polri. Partai Demokrat merasa diperlakukan tak adil karena saat jagoan mereka yang hendak maju dalam Pilkada 2018 diperiksa Polri.

”Nanti kami akan dalami lagi. Kalau ada buktinya kan bukan kriminalisasi. Prosedur memanggil seseorang itu, dia diminta keterangan sebagai saksi. Nanti kita lihat. Kalau terbukti kita proses lanjut. Kalo enggak, ya enggak,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kamis (4/1).

Setyo mengaku dirinya belum mendengar bahwa ini terkait dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin. Menurut Setyo, yang jelas, semua warga negara punya hak politik. Kebetulan Safaruddin memang sebentar lagi akan pensiun. Dia juga punya hak politik untuk mencalonkan maupun dicalonkan.

”Kalau sudah pensiun kan boleh. Oleh karena itu kita ikuti saja mekanismenya seperti apa. Yang memaksa siapa? Saya belum dengar itu. Saya sendiri mesti cek dulu ke Bareskrim seperti apa kasusnya karena saya belum dapat berita acaranya,” imbuhnya.

Setyo juga menegaskan dia yakin penyidik itu independen, tidak bermain politik, dan mempunyai aturan-aturan. Intinya kalau memang ada bukti dan saksi ya pasti diproses. Kalau tidak, ya tidak. Masyarakat, ujarnya, sekarang bisa melihat karena kalau tidak pas pasti akan protes.

Adalah Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang mengatakan pihaknya mencatat ada tiga bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa melalui polisi. Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim.

Hinca menuturkan, partainya yang mengusung Wali Kota Samarindra Syahrie Jaang dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, dikerjai polisi.

Ini, menurut Hinca, bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga delapan kali. Syahrie saat itu diminta menggandeng Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

Akibat penolakan ini, masih kata Hinca, Syahrie dan Rizal lalu dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa Bareskrim sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang yang terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan pungutan liar di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

"Tanggal 26 sudah ada laporan ke Bareskrim, tanggal 27 sudah ada panggilan untuk diperiksa tanggal 29. Tentu mengagetkan, kita minta untuk ditunda. Tanggal 29 keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2," beber Hinca.

Hinca menambahkan jika perlakuan tidak adil juga terjadi pada proses Pilkada Papua. Hal itu terjadi pada Gubernur Papua petahanan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lucas Enembe pada Oktober 2017. Lukas saat itu dipaksa dan menerima tekanan dari Kepala BIN dan Polri untuk memenangkan partai tertentu di Pemilu 2019.

Saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Demokrat juga merasa menjadi korban kriminalisasi. Saat itu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni digerus lewat dua kasus.

Dua kasus itu menyerang Sylviana Murni dan suami. Yakni, dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

Kalau sudah pensiun kan boleh. Oleh karena itu kita ikuti saja mekanismenya seperti apa. Yang memaksa siapa? Saya belum dengar itu. Saya sendiri mesti cek dulu ke Bareskrim seperti apa kasusnya karena saya belum dapat berita acaranya,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...