Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Dewan Sorot Kinerja Inspektorat dan DLHK Aceh Utara

SAID AQIL AL MUNAWARParipurna DPRK Aceh Utara
A A A

LHOKSEUMAWE - Dinas Inspektorat Kabupaten Aceh Utara diminta untuk melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap penanganan anggaran gampong yang telah dilakukan audit.

"Kami minta kepada Dinas Inpektorat untuk melakukan koordinasi dengan pihak BPK terhadap penanganan anggaran Gampong," hal tersebut diungkapkan dalam Laporan/Pendapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara dibacakan anggota dewan, H Muhammad Wali. Jum'at Sore (14/08/2020).

Rapat paripurna Penyampaian Laporan Gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, serta Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, berlangsung di gedung dewan setempat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, didampingi dua Wakil Ketua DPRK, Hendra Yuliansyah dan Mulyadi CH., Turut dihadiri Bupati Muhammad Thaib, Plt Sekda Murtala, dan para pejabat Pemkab Aceh Utara serta tamu undangan lainya.

Dalam tapat tersebut, bahkan Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V DPRK Aceh Utara menyoroti minimnya tenaga Auditor di Dinas Inspektorat Aceh Utara, karena itu, meminta untuk Dilakukan penambahan, agar tidak menjadi terkendala dalam menangani pelaporan.

"Meminta kepada bupati perlu melakukan penambahanan tenaga auditor, agar tidak terkendala dalam melakukan pelaporan," harap DPRK.

Selain itu, gabungan Komisi DPRK juga menyebutkan, penumpukan gunung sampah di pinggir jalan nasional seperti di depan PT Pupuk Iskandar Muda menjadi fakta tidak seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan sampah.

Dalam Penyampain bibacakan Muhammad Ali, Bupati melalui Kepala DLHK lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah, terutama wilayah barat yang merupakan pintu masuk Aceh Utara baik jalur darat dan laut yang terkesan dianaktirikan oleh pemerintah.

“Terjadinya fenomena penumpukan gunung sampah di beberapa titik jalan nasional semisal di depan PT Pupuk Iskandar Muda menjadi fakta konkret tidak seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan sampah di wilayah barat,” ungkap Muhammad Wali.

Menurut dewan, dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 seharusnya menjadi pijakan yang jelas bagi Pemerintah Aceh Utara dalam melakukan penanganan sampah.

“Mestinya DLHK harus memiliki inovasi dan memanfaatkan potensi yang sudah ada dalam proses penanganan sampah, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah, tidak hanya melakukan langkah mengangkut sampah dari kota kecamatan ke TPA saja”.

“Kepada Bupati untuk melakukan pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) wilayah barat di tahun 2021. Kepada Bupati diminta melalui Kepala DLHK untuk lebih optimal dalam melakukan sosialisasi penanganan sampah kepada masyarakat.

Dan Meminta kepada Bupati melalui Kepala DLHK untuk memanfaatkan mesin pengolahan sampah yang sudah ada, sehingga mesin tersebut tidak sia-sia pengadaannya,” ujar Muhammad Wali.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...