Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Dewan Menanti Nova Tindak Sekda dan Kepala BPKA

ISTIMEWAAli Basrah
A A A

BANDA ACEH - Bila Sekda Aceh dr Taqwallah menyerukan kepada seluruh ASN untuk menerapkan Program BEREH, tentu sesuatu yang wajar sebagai atasan meminta kepada bawahan, Namun beda halnya permintaan sejumlah Anggota DPRA kepada Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT untuk mengevaluasi kinerja mantan Kepala Puskesmas Sunuddon, Aceh Utara itu, bila tidak elok disebut minta digeserkan.

Tentu, ada yang tidak beres dengan kinerja dr Taqwallah sehingga membuat para wakil rakyat di gedung DPR Aceh mengemuruh meminta untuk dievalusi walapun tidak kurang dari mareka yang meminta untuk langsung diganti. Itu terjadi dalam rapat paripurna penyampaian jawaban/tanggapan gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi dewan, Jumat (25/9/2020).

Salah satunya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ali Basrah, pria yang berbicara santai ini menyampaikan sekitar persolaan KUA PPAS tahun 2021 yang kabarnya mau disahkan melalui peraturan gubernur (pergub). Menurutnya ini bermula dari ketidak jelasan Tim TAPA yang diketuai oleh Sekda Taqwallah.

BACA JUGA:DPRA Minta Ganti Sekda dan Kepala BPKA

Ali yang dihubungi ulang oleh wartawan acehimage.com, pada Minggu (27/9/2020) menjelaskan pernyataan dirinya yang meminta Plt Gubernur Aceh agar menidak Sekda dan Kepala BPKA memiliki alasan yang sangat kuat. Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh ini mengaku Tim TAPA tidak mau hadir untuk melakukan pembahasan anggaran KUA PPAS 2021 secara bersama.

"Begini kan kalau saya, kapasitasya di bidang anggaran, kan kenapa? nah karena saya diberikan mandat oleh Banggar, sebagai koordinator Ketua Tim pembahasan KUA PPAS 2021, termasuk laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019. Juga diminta untuk membahas KUA PPAS perubahan 2020, maka malam itu saya sampaikan dalam paripurna dengan Plt gubenur untuk ya, dilakukan evaluasi kinerja TAPA," ujar Ali, membuka pembicaraan dengan acehimage.com.

Lalu, ia mengurai lebih jauh terkait kinerja TAPA kepada Plt Gubernur Aceh, yang menurut dugaan dirinya setiap informasi yang disampaikan oleh TAPA kepada Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur tiak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Nah, kenapa, saya uraikan untuk tahun 2021 KUA PPAS itu informasi yang diberikan kepada Plt Gubernur, nah mungkinkan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku contohnya waktu pembahasan KUA PPAS 2021, itu sesuai dengan PP 12 tahun 2019. Nah, itukan setelah diserahkan KUA PPAS pada saat paripurna, maka waktu dihitung untuk pembahasan di DPR Aceh itu selama enam minggu,"katanya.

Jadi, KUA PPAS 2021 menurut Ali, diserahkan pada paripurna tanggal 24 juli 2020, bila dihitung enam minggu itu berakhir tanggal 7 september paling lambat, itu sudah disampaikan surat secara resmi. Tapi oleh TAPA membalas surat penandatanganan KUA PPAS itu tidak cukup waktunya.

"Gak cukup waktunya, katanya pada tanggal 21 Agustus jangan tanggal 7. Nah, bahas pun belum tiba-tiba minta tandatangan 21 Agustus, nah ini kan sudah melanggar aturan, Mareka bersikeras dengan pendapat mareka, maka ketika saya ke Jakarta jumpa dengan Dirjen Bangda, saya pertanyakan aturan ini seperti apa,"sebut Ali Basrah.

Namun ketika Mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara ini menanyakan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyatakan aturan yang benar tidak seperti disampaikan oleh tim TAPA.

"Dirjen bilang enam minggu setelah penyerahan pada saat paripurna, nah berarti kan betul apa yang kita sampaikan, nah itulah yang membuat salah satu alasan, kenapa KUA PPAS tidak bahas antara Pemerintah dengan DPR hanya masalah tanggal. Itulah alasan 2021 itu dipergubkan, alasanya tanggalnya itu menurut mareka tanggal 21 Agustus itu harus tanda tangan itu batas waktu, kita tetap berpedoman pada aturan tanggal 7 September batas waktu paling lambat,"urai politisi senior Golkar.

"Sehingga inilah yang membuat alasan mareka tidak mau hadir, belum bahas pun mareka sudah memvonis waktu nya harus tandatangan tanggal sekian. Nah setelah kita konfirmasi ke Jakarta ternyata apa yang kita sampaikan secara regulasi itu yang betul,"tambahya lagi.

Itu sebabnya, alasan dia meminta kepada Plt Gubernur Aceh agar dievaluasi serta ditindak tegas, Karena TAPA ketuanya Sekda Aceh. Begitupun dengan dengan Kepala BPKA Bustami sebagai Sekretaris TAPA. Mareka disebut harus bertanggung jawab terhadap ketidakberesan ini.

"Karena potensi membuat rusuh nah disini, nah apa kita pertahankan orang-orang yang salah seperti ini. Makanya saya bilang dengan Pak Plt saya siap hadir panggil TAPA itu Dirjen Bangda mareka jelaskan saya jelaskan siapa yang benar nanti , itu yang saya sampaikan malam itu supaya terbuka terang benderang,"

"Ada apa isi APBD, ada apa isi KUA PPAS gak mau dibahas, kita jadi curiga gitu,maka kinerja nya ini yang harus dievaluasi oleh Plt Gubernur itu yang saya sampaikan malam itu, Itu harus dipertanggugjawabkan karena pembahasan sudah gagal kan, Pak Sekda harus mempertanggungjawabkan itu, kegagalan itu selaku ketua Tim TAPA,"tegas Ketua Fraksi Golkar DPRA.

Tidak hanya itu, Kepala BPKA Bustami tidak pernah hadir untuk membahas anggaran dengan komisi III, dia malah mengirimkan perwakilannya yakni Sekretaris BPKA, namun sampai disana tidak melakukan pembahasan apalagi mengambil keputusan.

"Iya gak pernah datang, silakan ditindak tegas itu sesuai aturan, gak apa itu Pemerintah kan baca undang-undang ASN no 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 11 tentang ASN tahun 2014, tentang peraturan BKN tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, tindak tegas sesuai itu,"saran Ali dengan intonasi sedikit tinggi.

"Itu terkait BPKA, tapikan masih ada masalah-masalah lain terkait anggaran yang harus dipertanggugjawabkan oleh Sekretaris Daerah Aceh sebagai Ketua Tim TAPA, misalnya untuk perubahan tahun 2020, Sekda sebagai ketua Tim TAPA menyatakan bahwa waktu pembahasan untuk perubahan sudah tidak ada waktu lagi, siapa yang salah kalau waktunya tidak ada lagi, berarti dia gak kerja kan gitu," demikian Ali Basrah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...