Seorang pasien berstatus dalam pengawasan (PD) berinisial M (60), warga sebuah desa di Kabupaten Aceh Barat, meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pasien perempuan ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis sejak awal Juli lalu, setelah dirujuk dari RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Jumat (3/7) sore jelang petang.

Dewan Desak Plt Gubernur Aceh Publikasi Penggunaan Dana Otsus

FOR ACEHIMAGE.COMAnggota DPR Aceh Sulaiman, SE
A A A

BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh Sulaiman SE mendesak Plt Gubernur agar mempublikasikan penggunaan dana otsus yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Sulaiman dalam rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) RI atas laporan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 dan atas kinerja Pembangunan Infrastukur dari Dana Otonomi Khusus, Selasa (30/6/2020).

Sebabnya, sejak dana otsus dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke Provinsi Aceh masyarakat belum mengetahui kemana saja penggunaan dana "kesepakatan damai" itu digunakan.

"Kita minta Pak Plt Gubernur Aceh agar mempublikasikan penggunanaan dana Otsus supaya publik tau kemana saja digunakan,"ujar Sulaiman dengan suara agak tinggi.

Apalagi, kata Sulaiman, Provinsi Aceh hanya mendapat kucuran dana otsus tersebut hingga tahun 2027. Oleh sebab itu, dengan dipublikasikannya penggunaan dana dari hasil perjuangan para mantan kombatan GAM masa dahulu, maka dapat diketahui apakah ada mengarah ke pembangkitan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai dana otsus berakhir, masyarakat Aceh biasa-biasa aja,"tegas politisi Partai Aceh ini.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk dapat berjalan bersama dengan Legislatif dalam membangun Provinsi berjulukan serambi Mekkah ini ke arah yang lebih baik.

"Eksekutif kita harapkan dapat jalan bersama dengan legislatif, selama ini kan Pak Plt Gubernur jalan sendiri dengan para punggawanya,"cetus mantan Ketua DPRK Aceh Besar.

Selain itu, dia mengajak kepada pejabat pemerintah agar sama-sama menyuarakan kekhususan Aceh sebagaimana yang termaktub dalam UUPA berdasarkan hasil perdamaiaan dari MoU Helsinki.

"Selama ini kan, yang menyuarakan UUPA hanya para Dewan dari Partai Aceh,"tukasnya.

Itu sebabnya, jika kucuran dana Aceh sudah berakhir pada tahun 2027 nanti, politisi asal Aceh Besar ini mengajak semua pihak agar dapat kembali memperjuangkan agar Pemerintah Pusat kembali mengucurkan dana tambahan ke provinsi paling barat Indonesia ini.

"Mari kita perjuangkan kembali, walaupun dengan namanya lain, namun Aceh tetap mendapatkan dana seperti itu,"pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...