Komisi IV DPRK Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala Pukesmas di Kota tersebut. Pertemuan ini membahas penanganan COVID-19 yang terus merambah di ibu Kota Provinsi Aceh. Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengharapkan untuk daerah tersebut agar dilakukan pengadaan alat tes uji swab oleh Pemerimntah setempat. "Turut juga bertemu dengan direktur RSUD Meuraxa, dari pertemuan itu sangat banyak menemukan permasalahan baru, yaitu claster-claster baru yang terbentuk di Kota Banda Aceh," kata Tati Meutia Asmara kepada wartawan usai pertemuan dengan mitra kerja,Kamis (6/8/2020).

Untuk Konektivitas Antar Wilayah

Dewan Aceh Utara Dukung Proyek Tahun Jamak Dilanjutkan

SAID AQIL AL MUNAWARAnggota DPRK Aceh Utara, Khairuddin, ST
A A A

Sudah sepatutnya kita mendukung pembangunan jalan-jalan tembus yang mampu menghubungkan antar wilayah

Khairuddin, ST Anggota DPRK Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Sidang Paripurna DPRA pada Rabu (22/7/2020) telah mengambil kesimpulan pembatalan MoU proyek multi years (tahun jamak). Sikap politik yang telah diambil oleh DPRA berdampak tidak jelasnya komitmen terhadap perkembangan pembangunan terhadap daerah-daerah pedalaman Aceh.

Anggota DPRK Aceh Utara, Khairuddin ST menyebutkan, semestinya DPRA lebih bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan sebuah kebijakan, apalagi pembangunan ruas-ruas proyek yang dibatalkan berada di daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian serius Pemerintah Aceh.

"Tentunya proyek jamak mesti dipandang sebagai bahagian kepastian dan komitmen pendanaan baik eksekutif maupun legislatif terhadap sebuah program pembangunan yang berkelanjutan,"terang Khairuddin.

Dikarenakan Anggaran 2,7 Triliun terhadap proyek jamak memang fokusnya pada pembangunan jalan tembus pada daerah-daerah terluar Aceh sehingga bila semua ruas yang telah direncanakan berhasil terbangun tentunya koneksivitas antar wilayah akan mudah tumbuh.

Dikatakan Khairuddin, mesti sejumlah ruas jalan yang telah beredar tidak terdapat ruas Aceh Utara, pandangannya ada dampak positif juga bagi Aceh Utara, misalnya terbangunnya wilayah di dataran Aceh Tengah dan Bener Meriah akan berdampak juga pada wilayah Aceh Utara sebab berdekatan langsung.

"Sudah sepatutnya kita mendukung pembangunan jalan-jalan tembus yang mampu menghubungkan antar wilayah, dan saya mendukung penuh pemerintah Aceh melanjutkan skema pembangunan tahun jamak ini,"paparnya.

Diharapkan kedepan, pembangunan serupa dengan skema tahun jamak juga menyentuh aspek pertanian; misalnya pembangunan irigasi dan bendungan dengan kapasitas besar. Sebagai contoh pembangunan waduk paya punjot Nisam Antara yang sampai hari ini belum maksimal, sehingga para petani sawah masih kekurangan air pada setiap tahunnya.

"Sudah sewajarnya pembangunan infrastuktur mendapat dukungan berbagai pihak. Berdasarkan pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh disebutkan sasaran pengunaan dana otsus ada lima yaitu Infrastruktur, Ekonomi Rakyat, Kemiskinan, Pendidikan serta Kesehatan dan Sosial,"tutur Khairuddin.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...