Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Definitifkan Plt Gubernur Aceh Perlu Disegerakan

ISTIMEWAHT Anwar Ibrahim
A A A

Pada saat ini suhu perpolitikan Aceh yang sebelumnya rada memanas, kini tensinya semakin mendingin, kendati masih ada satu - dua anggota DPRA yang belum move on terhadap eksekutif- Plt Gubernur pasca sidang paripurna interlepasi dua pekan lalu.

Kini banyak pihak mendesak DPR Aceh segera melakukan sidang paripurna untuk mendefinitifkan Ir Nova Iriansyah yang masih berstatus Plt Gubernur, namun DPRA bergeming (belum bereaksi). Atau bisa jadi karena sebagian anggota dan tim deklarator interpelasi belum juga turun tensi
atau sebaliknya membeku.

Kenapa banyak elemen masyarakat terus meminta DPRA medefinitifkan Nova Iriansyah bukan tanpa alasan. Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Keppres RI Nomor 70/P Tahun 2019 tentang pemberhentian  Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh 2017-2022.

Menurut Wakil Ketua I DPRA Dalimi, Keppres itu pun sudah diterima pimpinan DPRA, untuk kemudian akan ditindaklanjuti melalui rapat paripurna mengumumkan pemberhentian serta mengangkat Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.

Dengan keppres maka mematahkan alasan dari DPRA untuk tidak mempercepat proses medefinitifkan Plt Gubernur Aceh.

Dari perspektif tersebut DPRA diharapkan segera melakukan sidang paripurna dengan agenda pelantikan Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.

Jika sidang paripurna tidak cepat dilakukan akan sangat ironis, masyarakat Aceh akan menilai DPRA tidak punya niat baik, integritas juga tidak mampu mengendalikan emosi politik kepentingan.

Bagi rakyat Aceh status definitif bagi Plt Gubernur ini akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya roda pemerintahan, mengingat selama menjabat selaku pelaksana tugas, Nova Iriansyah dibatasi aturan dan ruang gerak yang tak terlalu bebas untuk melakukan kegiatan pembangunan fundamental. Pasalnya setiap kebijakan yang sifatnya krusial, sebelum kegiatan dilaksanakan, laporannya harus terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sementara masyarakat Aceh saat ini sedang menunggu kerja cepat dan nyata dari eksekutif sebagai implentasi dari janji (kampanye) politik saat Pilkada Gubernur (Pilgub) 2017 yang harus dilaksanakan sekarang.

Oleh karena itu logis saja, jika banyak pihak bersuara menuntut sekaligus mengingatkan supaya DPRA tidak lagi membuat alasan dengan negosiasi semu untuk memperlambat proses pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur definitif.

Kenapa mesti diingatkan agar DPRA tidak di cap Kueh oleh masyarakat Aceh, karena sengaja melambat- lambatkan proses pelantikan Gubernur Aceh yang definitif.

Ada hal yang sangat urgen dan berbahaya bila hal itu (pelantikan) gagal dilaksanakan. Karena bila ini gagal, maka kemajuan pembangunan Aceh terus tertinggal. Dan bila itu yang terjadi, maka bisa jadi anggota DPRA akan dihujat oleh masyarakat pemilih.

Perlu diingat ketika mengikuti Pemilu lalu, tentulah rakyat menaruh harapan akan perubahan yang lebih baik bagi rakyat. Ekspektasi tersebut diletakkan pada pundak wakil rakyat.

Kiranya harapan dapat terwujud bila
ketika sudah terpilih, anggota dewan sadar bahwa dirinya dipilih orang rakyat. Sebagai wujud terima kasih atas kepercayaan rakyat, maka hendaknya anggota dewan lebih memperhatikan kepentingan rakyat dari pada partai.

Sikap people oriented itu berarti anggota dewan mengabdikan dirinya secara total untuk kepentingan rakyat.

Perlu dipahami bahwa pemilu mengambil sistem memilih orang. Rakyat akan terhindar dari praktek "memilih kucing dalam karung". Rakyat tahu, atau mungkin juga kenal, siapa yang dipilihnya.

Anggota dewan jangan sekali-kali lupa dengan janji-janji yang pernah diucapkan saat kampaye, jangan sampai ada penilaian bahwa janji itu kini hanya tinggal pepesan kosong.

Lembaga DPR sebenarnya adalah pelayan masyarakat, jangan pula kini justru menjadikan rakyat sebagai pelayan anggota dewan. Mudah- mudahan jangan lantas orang akan mengartikan DPR dengan Dewan Pemeras Rakyat.

Sebagai anggota legislatif dan pemangku kebijakan dalam hal pengawasan (controlling) harus menampilkan sikap kenegarawannya untuk sama-sama membangun Aceh HEBAT yang lebih maju kedepan.

DPR melakukan suatu tugas khusus secara permanen

Tentulah diharapkan agar anggota dewan itu harus memiliki kecerdasan yang mumpuni agar tidak malu-maluin. Dan kecerdasan dapat membantu anggota dewan untuk bersikap kritis.

Namun hendaknya tidak hanya berhenti pada cerdas otak, tetapi juga harus cerdas hati.

Untuk itu anggota dewan harus memiliki hati nurani yang bisa mengajak untuk berempati dan bersolidaritas serta profesional.

Profesional atau profesi merupakan "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen,"

Karena secara umum anggota DPR itu dapat diartikan profesi sebagai pekerjaan, meski tidak semua pekerjaan itu adalah profesi.

Posisi anggota dewan harus dilihat sebagai pekerjaan, bukan kerja sampingan dan tidak ada kerja sampingan seperti menjadi kontraktor atau makelar, sehingga bisa fokus akan tugasnya.

Keprihatinan inilah yang mendasari tulisan ini untuk solusi dan sebatas sharing pendapat untuk Aceh yang lebih baik.

Penulis merupakan Pemimpin Redaksi acehimage.com

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...