Tolak Revis UU No 22/2009 LLAJ

Cukup Aturan Teknis Akomodir Angkutan Online

FOTO | ISTIMEWAIlustrasi
A A A

Tidak perlu dirubah, hal ini sudah erat terkait dengan regulasi yang sudah ada mengatur, walaupun tidak komprehensif tertuang, namun cukup mengakomodir dalam menghandle untuk mengatasi permasalahan transportasi berbasis online,

H. Ramli Ketua ORGANDA Aceh

BANDA ACEH - Beroperasinya angkutan online diwacanakan adanya pembuatan regulasi baru atau merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ. Namun bagi Ketua Masyarakat Transportasi Aceh Munandar, tak perlu ada perubahan regulasi

"Tidak perlu dirubah, hal ini sudah erat terkait dengan regulasi yang sudah ada mengatur, walaupun tidak komprehensif tertuang, namun cukup mengakomodir dalam menghandle untuk mengatasi permasalahan transportasi berbasis online," katanya di Banda Aceh, Kamis 12/4).

Revisi Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait kehadiran dan perkembangan transportasi berbasis online di masyarakat dinilai tidak perlu.

Dicontohkannya lagi, semisal Ojek Online yang dianggap sudah menjadi kebutuhan warga masyarakat dari segala lapisan walaupun jenis angkutan sepeda motor ini tidak diatur dalam moda angkutan umum sehingga aspek kerawanan berlalu lintas menggunakan transportasi umum kendaraan bermotor ini dinilai kerawanan cukup tinggi akan terjadinya laka lantas bahkan dari data Kepolisian menyatakan angka laka lantas dengan tingkat kejadian cukup tinggi/sering terjadi berulang.

"Pengaturan regulasi angkutan online cukup dengan Permenhub dan bisa ditingkatkan menjadi Perpres sehingga tidak perlu merevisi undang-undang karena regulasi dimaksud cukup dengan mengeluarkan peraturan yang bersifat teknis," terang dia.

Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Aceh, H Ramli menilai, diterbitkannya payung hukum lainnya, yakni Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2017 tentang angkutan online sudah benar. “Karena PP tersebut merupakan sebuah penjabaran dari UU No 22 tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 157,”ungkapnya.

Dalam melakukan revisi undang-undang dimaksud tentu sangat perlu melakukan kajian yang matang dan memikirkan aspek yang terjadi di tengah masyarakat, selain itu proses revisi sebuah undang-undang memakan waktu dan membutuhkan dana besar.

"Dengan demikian rencana Komisi V dengan Menhub guna merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ sekali lagi perlu dikaji ulang secara komprehensif karena diketahui banyak kontroversi di tengah masyarakat serta penolakan," kata Ketua Organda Aceh, H Ramli.

Apabila PP No 108 tahun 2017 tersebut tidak bisa mengakomodir aspirasi semuanya hanya karena sektor Kementerian Perhubungan, Ramli mengatakan, aturan tersebut bisa saja ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) dari sektor lain seperti Kominfo, Kemendag, dan lain sebagainya yang berkaitan didalamnya.

Dengan demikian rencana Komisi V dengan Menhub guna merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ sekali lagi perlu dikaji ulang secara komprehensif karena diketahui banyak kontroversi di tengah masyarakat serta penolakan,
Penulis:Ananda Lubis
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...