Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Cempege Institute Pertanyakan Hasil Pansus DPRK Bener Meriah

ISTIMEWADirektur LSM Cempege Istitute, Kharuddin
A A A

BENER MERIAH – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cempege Institute (CI) Kharuddin, mempertanyakan hasil Panitia Khusus (Pansus) DPRK Bener Meriah terkait transaparansi pengunanan anggaran untuk pencegahan Covid-19 serta taman harmoni yang nyaris tanpa temuan.

Kurang lebih selama tiga Minggu DPRK yang dibagi dalam dua Tim melakukan pansus terhadap SKPK jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setelah didesak Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM).

Namun, hingga dilaksanakan Paripurna LKPJ tahun anggran 2019 sepekan yang lalu tidak ada yang terpublis ke public terkait hasil dari pansus yang dilakanan tim pansus DPRK Bener Meriah.

Terkait hal itu, Direktur LSM Cempege Istitute, Kharuddin kepada media ini melalui siaran persnya mengatakan, hasil Pansus yang dilakukan oleh tim Pansus DPRK Bener Meriah seperti tidak ada hasil yang diberitakan dan tidak ada pemberitahuan ke pihaknya.

"Kita menanyakan hasil pansus yang hampir tiga minggu dilaksanakan,"kata Khairuddin, Senin (27/7/2020).

"Bahkan kabar angin yang kita dengar Pansus ini sudah di Paripurnakan, lalu mana hasil, di media-media juga sepi,"tambah lelaki yang akrab disapa Udin ini.

Dia juga meminta kepada Sekretaris Dewan agar terbuka ke publik berapa anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Pansus tersebut.

"Yang mereka pakai ini kan uang Negara, uang daerah tentu ini uang rakyat, kita juga meminta agar ini di buka ke masyarakat umumu,"tegas Udin.

Sementara itu, Sekwan DPRK Bener Meriah Ruh Akbar saat dikonfirmasi via telepon menyampaikan, terkait dengan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tim pansus DPRK Bener Meriah hanya memanfaatkan SPPD dalam daerah, menyangkut besarnya itu sesuai dengan komponen SPPD dalam daerah.

“Kendati tidak ada anggaran yang dikhususkan dalam Pansus yang digelar karena terjadinya recofusing anggran akibat Covid-19, mereka (tim pansus DPRK) Bener Meriah memanfaatkan SPPD dalam daerah untuk tetap menjalanakan pansus bahkan sampai hari ini itu belum di bayar kepada mereka,"terang Sekwan DPRK Bener Meriah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...