Mempercepat Pembangunan,

Bupati Aceh Besar Launching e-Musrenbang

FOTO | ISTIMEWABupati Aceh Besar | Ir. Mawardi Ali
A A A

Supaya itu sinergi kita telah membangun sebuah sistem Informasi perencanaan yang merupakan piranti lunak (software) yang diberi nama e-Musrenbang. Sistem teknologi informasi ini dibangun untuk menjawab tantangan dari kompleksitas perencanaan yang sampai saat ini belum berjalan dengan ideal,

Ir. Mawardi Ali Bupati Aceh Besar

ACEH BESAR - Bupati Aceh Besar Mawardi Ali melakukan launching elektronik Musyawarah Rencana Pembangunan (e-Musrenbang) Kabupaten Aceh Besar, di Aula Kantor Bappeda Kota Jantho, Selasa (29/8/2017).

Selain dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakab Iskandar, anggota DPRK, Kepala SKPD, Camat dijajaran Pemkab Aceh Besar dan juga ikut hadir serta memberikan arahan Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II Asep Rahmat Suwandha.

Bupati Mawardi Ali mengatakan forum Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan yaitu untuk membahas rencana pembangunan dan mengalokasikan program dan kegiatan tersebut menurut prioritasnya.

"Supaya itu sinergi kita telah membangun sebuah sistem Informasi perencanaan yang merupakan piranti lunak (software) yang diberi nama e-Musrenbang. Sistem teknologi informasi ini dibangun untuk menjawab tantangan dari kompleksitas perencanaan yang sampai saat ini belum berjalan dengan ideal," pungkasnya.

Untuk itu diharapkan nantinya Tim perumus RPJM akan mensinkronkan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RKPD, sehingga visi dan misi pimpinan daerah dapat diwujudkan dan dilaksanakan dalam Rencana kegiatan Anggaran atau APBD nantinya. "Dengan adanya Aplikasi e-Musrenbang, kami sangat mengharapkan bahwa perencanaan tidak boleh main-main, karena berawal dari perencanaan inilah akan bermula semua kegiatan kedepan nantinya baik jangka menengah apalagi jangka panjang," tandas Mawardi Ali.

Sementara Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan ada 4 halutama dalam mencegah terjadinnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yaitu pengelolaan APBD, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan manajemen perizinan, serta pengawasan yang merupakan garda terdepan untuk melakukan evaluasi. "Tentu ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari pelanggaran hukum, sehingga akan terbentuk pemerintahan yang bersih dan baik," ujarnya.

Plt Kepala Bappeda Aceh Besar Zakaria menjelaskan melalui penerapan e-Musrenbang akan terwujudnya perencanaan daerah yang profesional dan akuntabel. "Sebagai program baru di Aceh Besar Bappeda akan mengadakan pelatihan terhadap penggunaan e -Musrenbang tersebut bagi setiap admin yang ada di seluruh SKPD dan kecamatan," katanya.

Penulis:Mariadi
Editor:AK Jailani
Fotografer:Mariadi
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...