Maksimalkan Keterbukaan Informasi Publik

BPKS Persentasikan Program Kerja

FOTO | ISTIMEWADr Drs Said Fadhil SH MHum Kepala BPKS
A A A

Saat ini keterbukaan informasi publik yang telahnkita lakukan ada dengan program program sosialisasi, baik dalam bentuk cetak,Videotron, dan pemuktahiran data website dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang BPKS

Dr. Drs. Sayid Fadhil, SH, M.Hum Kepala BPKS

JAKARTA - Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) terus berupaya untuk memaksimalkan layanan terkait Informasi Publik, melalui Pejabat penanggung jawab dokumentasi dan informasi (PPID) yang di bentuk BPKS sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan terus mengikuti tahapan - tahapan legalitas sebuah lembaga Pemerintah yang harus memiliki layanan informasi publik bahkan hingga ke tahap persentasi dihadapan para tim penilai Komisi Informasi Pusat (KIP) digedung Treva Internasional Hotel Jakarta Pusat kamis (11/10).

Tahapan persentasi tentang PPID yang di hadiri oleh Ketua KIP Pusat Gede Narayana dan Pansus KIP Paulus serta salah seorang penggiat KIP sdr.Dhanar sementara BPKS sendiri di hadiri langsung oleh Dr Drs Said Fadhil SH MHum Kepala BPKS didampingi Deputi Umum Muslem Daud SAg MEd PhD dan Tim Asistensi bidang PPID Tasmiati Emsa, Kabag Humas M Rizal SE dan staf Sistim Informasi dan Humas.

Dalam persentasi singkat tersebut Kepala BPKS Said Fadhil memaparkan program kerja PPID BPKS yang saat ini sudah berjalan dan meiliki ruang layanan publik termasuk Website serta tim PPID yang terdiri dari beberapa bidang didalam BPKS, juga termasuk anggaran tentang layanan informasi publik serta program kerja PPID terkait program kerja BPKS yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk informasi.

"Saat ini keterbukaan informasi publik yang telahnkita lakukan ada dengan program program sosialisasi, baik dalam bentuk cetak,Videotron, dan pemuktahiran data website dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang BPKS," tegasnya.

Selain BPKS Komisi Informasi Pusat juga mengundang sedikitnya 150 lembaga, Badan serta Perusahaan lainya dari seluruh Indonesia, sementara itu Asistensi bidang PPID Tasmiati Emsa Menjelaskan bahwa Keterbukaan informasi sangat penting dalam menjalankan demokratisasi keterbukaan, tranparansi menjadi kebutuhan publik karena itu merupakan Hak asasi manusia yg membutuhkan informasi yg terbuka dan benar.

“Tanpa informasi terbuka, akan sulit umtuk menjalankan pemerintah utk pembangunan semakin meningkat. Monitoring evaluasi keterbukaan informas,” ujarnya.

Tujuan pelaksanaan Monev Badan Publik adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik serta menilai kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik serta melayani permohonan informasi sesuai dg ketentuan UU KIP dan Peraturan Komisi informasi tentang standar layanan informasi publik (Perki SLIP).

Tahun ini utk pertama sekali BPKS mengikuti Monev yg di laksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, keikut sertaan BPKS diharapkan bukan untuk mencari peringkat namun merupakan salah bentuk komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dpt dipertanggungjawabkan.

Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...