Kembangkan Kawasan Sabang

BPKS Gelar Rapat Sinkronisasi

ACEHIMAGE.COM | JALALUDDIN ZKYRapat
A A A

SABANG - Dalam rangka mempercepat pembangunan dan perkembangan kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Kawasan Sabang (BPKS) melakukan rapat sinkronisasi dan capaian asistensi di Aula lantai III Kantor BPKS, Senin (03/09/18).

Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil dalam rapat yang diikuti sejumlah pejabat, Instansi vertikal, pengusaha dan awak media Sayid Fadhil memaparkan bahwa dirinya tidak akan mungkin dapat mengembangkan kawasan Sabang tanpa ada dukungan semua pihak.

BPKS sesuai Undang-undang Nomor 37 tahun 2000 jelas disebutkan bahwasannya, BPKS punya kewenangan penuh dalam pengembangan kawasan Sabang.

Tim manajemen BPKS, Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, TNI/Polri, Perbankan, Instansi vertikal dan Pengusaha mendukung sepenuhnya serta siap bersama-sama melaksanakan segala hal untuk memajukan kawasan Sabang.

Rapat sinkronisasi dan capaian asistensi yang bertema "Arah dan Tantangan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang", hal ini dilakukan bertujuan untuk membangun kawasan Sabang, papar Sayid Fadhil.

Sementara itu tokoh yang mewakili rakyat Aceh di Jakarta Irwan Efendi dalam materinya menyampaikan kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, lahir untuk rakyat Sabang khususnya Aceh pada umumnya.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2000 dibuat untuk mensejahterakan rakyat Sabang khususnya Aceh pada umumnya melalui kegiatan di Pelabuhan Bebas Sabang.

Lahirnya Undang-undang Nomor 37 tersebut bukan untuk mengsengsarakan rakyat, tetapi sebaliknya yakni, untuk membahagiakan rakyat, kata Prof Irwan Efendi.

Ditambahkan, Sabang terletak di pintu strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menjadi kawasan yang maju, hebat dan kuat, maka kepada pihak-pihak yang merasa mengawasi kawasan Free Port Sabang, agar tidak mempersulit apalagi merusak keinginan rakyat.

Jika Sabang sudah berkembang dan maju suatu saat nanti anak dan cucu kita akan merasakan nikmat yang kita perbuat sekarang ini. Kemudian jika kita tidak bisa berbuat Sabang ini maju, suatu saat nanti anak cucu kita akan mempertanyakan siapa yang telah merusak kawasan Sabang, ungkapnya.

Tim implementasi hukum, yang disampaikan Hadi Teo menjelaskan Undang-undang Uomor 37 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 36 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 telah dijelaskan bahwa dikawasan Sabang dapat dilakukan kegiatan perdagangan sebebas-bebasnya.

Artinya semua barang yang ada di dunia ini boleh masuk ke Sabang kecuali barang-barang yang dilarang dalam Undang-undang tersebut, yakni barang-barang berbahaya seperti senjata api, bahan peledak, narkoba dan limbah beracun.

Untuk itu, sesuai Undang-undang Nomor 37, 36 dan PP 83 serta dukungan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 Sabang dalam tahun ini juga harus bebas dalam arti bebas pengembangannya terutama bidang perdagangan., sebut Hadi Teo.

Hadir pada rapat sinkronisasi tersebut diantaranya Irwan Effendi, Subur Sahim, Sayid Fadhil, Danlanal Sabang, Kapolres Sabang, Danlanud MUS, Dandim 0112/Sabang, Wakil Ketua DPRK Sabang, Pejabat Kejari Sabang, Navigasi, Imigrasi, Bea Cukai, Kepala KSOP Pelabuhan, Pengusaha dan seluruh pejabat dan karyawan BPKS.

Penulis:Jalaluddin Zky
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...