Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Bos Kawasan Sabang Curhat Gaji Cuma Rp17 Juta ke DPR

Screenshot via web bpks.go.idKepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Iskandar Zulkarnain menilai gaji Rp17 juta per bulan terbilang kecil untuk tugasnya. Ilustrasi.
A A A

JAKARTA- Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnain tampak gusar dengan rentetan pertanyaan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto soal anggaran yang diajukan lembaganya untuk 2021.

Salah satunya terkait anggaran untuk gaji karyawan yang totalnya naik sebesar Rp7 miliar. Menurut Iskandar, angka tersebut kecil mengingat kebutuhan gaji untuk para pegawai BPKS terus meningkat. Ia pun bercerita soal gajinya sebagai kepala BPKS yang menurutnya terbilang masih rendah.

"Hari ini saya laporkan ke Bapak, gaji saya sebagai kepala BPKS dengan uang makan Rp35 ribu per hari dan gaji saya itu hanya Rp17 juta setelah dipotong pajak. Jadi saya baru dilantik hanya 7 hari, 2 hari setelah dilantik saya ketemu Komisi VI. Untuk saya sebagai orang Aceh dan juga telah lama saya di luar Rp miliar buat saya kecil," ujarnya di komplek parlemen, Selasa (22/9).

Iskandar juga tampak kesal dengan pertanyaan soal alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat. Pasalnya, menurut Iskandar, kendaraan dinas pejabat BPKS sudah terlampau tua.

Ia sendiri mengaku masih bersedia memakai kendaraan lamanya sejak tahun 2007. Namun, menurutnya, pengadaan tersebut harus tetap dilakukan untuk para deputi BPKS di tahun-tahun mendatang.

"Masalah kendaraan Rp2 miliar kalau Bapak anggap besar, mobil saya dari tahun 2007 itu belum diganti sampai dengan hari ini. Saya menggunakan mobil tahun 2007 sebagai kepala BPKS. Buat saya setuju, masih setuju dengan pelat merah BL98. Tapi deputi saya pakai kijang lama," ucapnya.

Tak hanya itu, Iskandar juga menjelaskan ihwal anggaran untuk capacity buliding sebesar Rp1,9 miliar yang dinilai Darmadi hanya membuang-buang uang.

Menurutnya angka tersebut juga sangat minim mengingat saat ini kapabilitas dan kemampuan karyawannya masih belum cukup untuk dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Sabang.

"Memang BPKS ini sudah hancur saya masuk dengan manajemen baru berbenah diri. Kalau saya lari dengan speed yang tinggi enggak sanggup karena capacity masih di bawah. Saya harus meng-encourage mereka biar maju," ucapnya.

Sumber:CNN Indonesia
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...