Presiden Joko Widodo

Boleh Gunakan Protokoler Selama Pilpres 2019

FOTO | Investor DailyPresiden Joko Widodo didampingi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, memeriksa barisan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/10)
A A A

Jika dia (capres petahana) kampanye, dia masih dapat fasilitas negara seperti pengamanan, kesehatan dan protokoler. Itu diatur di UU Pemilu,

Arief Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Presiden Joko Widodo bakal tetap mendapatkan fasilitas negara ketika menjadi calon presiden di pemilihan presiden 2019. Fasilitas tersebut, kata Arief, merupakan fasilitas yang melekat pada jabatan Jokowi sebagai presiden.

"Jika dia (capres petahana) kampanye, dia masih dapat fasilitas negara seperti pengamanan, kesehatan dan protokoler. Itu diatur di UU Pemilu," ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (16/3).

Arief merujuk pada Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur fasilitas negara yang melekat pada Presiden. Pada ayat (1) Pasal 305 menyebutkan, penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Ayat (2) mengatakan, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.

Pada ayat (3) mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan presiden dan wakil presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara ayat (4) berbunyi pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.

Sementara fasilitas negara yang tidak boleh digunakan oleh presiden dan wakil presiden saat kampanye diatur dalam ayat (2) Pasal 304 UU Pemilu. Fasilitas negara tersebut, antara lain sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas dan alat transportasi dinas lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, sarana perkantoran dan fasilitas negara lain yang dibiayai APBN.

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...