Golkar,

Belum Putuskan Posisi Ketua DPR

FOTO | BERITASATU.COMKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama bakal calon kepala daerah memperlihatkan surat keputusan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Serentak 2018 di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat 5 Januari 2018.
A A A
Belum diputus. Masih fokus pilkada dulu,

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parai Golkar, Melkias Marcus Mekeng mengemukakan, pihaknya belum memutuskan siapa yang menjabat Ketua DPR untuk menggantikan posisi Setya Novanto. Saat ini, Partai Golkar masih fokus untuk mengurus proses pilkada.

"Belum diputus. Masih fokus pilkada dulu," kata Mekeng di Jakarta, Selasa (9/1).

Mekeng menjelaskan, pada waktunya posisi itu akan diisi. Namun, Golkar tidak terburu-buru. Golkar ingin memastikan posisi Ketua DPR benar-benar ditempati oleh kader yang pas dan berkarakter.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengemukakan, partainya tidak mengirim nama calon Ketua DPR dalam waktu dekat. Hal itu karena menunggu selesainya pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang berisikan penambahan kursi pimpinan DPR. "Diusahakan begitu," kata Happy, Senin (8/1).

Sebagaimana diketahui,‎ Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui salah satu poin revisi UU MD3 yaitu penambahan kursi pimpinan DPR. Kelanjutan pembahasan revisi UU tersebut dilakukan pada masa sidang berikutnya pada awal Januari ini setelah DPR selesai reses.

Pada Selasa (9/1) ini, DPR kembali bekerja setelah reses selama tiga minggu.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Zainudin Amali menyebutkan, Ketum Golkar telah mengantongi nama pengganti Setya Novanto. Namun kapan disampaikan, dia tidak tahu.

"Beliau sudah kantongi nama untuk disampaikan pada Pimpinan DPR untuk dibahas di Bamus. Beliau sudah pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kami ada kriteria PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) di internal," kata Amali.

Dia memperkirakan pekan depan pergantian Ketua DPR telah selesai jika pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) rampung.

Beliau sudah kantongi nama untuk disampaikan pada Pimpinan DPR untuk dibahas di Bamus. Beliau sudah pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kami ada kriteria PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) di internal,
Kode: 47
Sumber: beritasatu.com
Rubrik: Nasional

Komentar

Loading...