Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dr A Murtala yang baru saja dilantik pada akhir Desember tahun lalu sebagai orang nomor wahid dibidang administasi, ternyata sosok lulusan S3 ini memiliki karakter maupun cara ampuh tersendiri untuk menghindari konfirmasi dengan wartawan, Sabtu (23/01/2021). Sikap orang nomor tiga di jajaran pemerintahan Aceh Utara, terkesan seakan-akan tidak paham terhadap fungsi dan tugas seorang wartawan, Seharusnya seorang Sekda harus koperatif dengan wartawan sesuai fungsinya yang diatur seusai dalam undang undang nomor 40 tahun 1999.

Bangun Wilayah Pesisir dan Pulo Aceh Tak Sesuai Janji

ISTIMEWAUsman Lamreung
A A A

Jangan pula warga pesisir terus dikecewakan, tepati dan realisasikan janji sesuai program yang sudah diperiotaskan dalam RPJM

Usman Lamreueng Akademisi Universitas Abulyatama

Oleh: Usman Lamreung

Sudah tiga tahun umur Pemerintahan Ir Mawardi Ali dan Waled Husaini, tentunya kita menghargai komitmen untuk merealisasikan berbagai program yang dicetuskan melalui RPJM sesuai visi dan janji politik pada saat pilkada.

Diantara komitmen pemerintahan Mawardi Ali dan Waled Husaini adalah menginginkan untuk memperiotas- kan pembangunan di wilayah pesisir dan Pulo Aceh. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh.

Keluhan warga Aceh Besar wilayah pesisir dan Pulo Aceh, seperti pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, masalah sampah, masalah air bersih, irigasi, dan infrastruktur lainnya menjadi sorotan tajam.

Akibatnya ada beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banda Aceh berkeinginan bergabung dengan kota Banda Aceh.

Kekecewaan kepada pemerintah itu muncul karena dinilai lambatnya pembangunan terutama di daerah pesisir dan Pulo Aceh yang dilaksanakan Mawardi Ali dan Walid Husaini,

Hingga akhirnya pemerintah Aceh Besar tahun 2020 berkomitmen merealisasikan beberapa program di daerah pesisir dan Pulo Aceh seperti Penanganan Sampah, pelayanan publik dengan program pembangunan Puskesmas Pulo Aceh yang sudah lama ditunggu masyarakat disana.

Namun harapan masyarakat Pulo Aceh menjadi sirna dan kekecewaaan di penghujung akhir tahun 2020. Terbukti realisasi pembangunan gedung dan pagar Puskesmas, tidak bisa difungsikan karena tidak diselesaikan oleh rekanan.

Anggaran Rp 5 (lima) miliyar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung puskesmas namun sia-sia saja. Ini bagian dari kegagalan dan tidak transparansi dalam proses tender yang dilakukan oleh para birokrat, sehingga rekanan yang dimenangkan tidak profesional. Kejadian seperti ini patut diduga ada kong kalikong, maka sudah sewajarnya bupati memberikan sanksi yang tegas pada rekanan dan panitia proyek.

Selanjutnya kekecewaan juga dirasakan masyarakat pesisir seputaran Krueng Aceh, seperti penertiban bangunan bantaran Krueng Aceh, ada sebagian masyarakat miskin bergantung pendapatan di bantaran krueng aceh harus mencari nafkah tempat lain, malah ironisnya ada yang masih menganggur sampai sekarang tidak bekerja lagi.

Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19, sudah semestinya pemerintah kabupaten Aceh Besar harus berfikir untuk membuat program pasca penertiban bangunan bantaran krueng Aceh.

Misalnya bisa dibuat program taman rekreasi, wisata kuliner, atau argo wisata, dengan dibuat standar tidak menggangu bantaran krueng Aceh.

Banda Aceh misalnya sudah ada program taman rekrasi, Aceh Besar dengan bantaran krueng aceh begitu luas.

Nah, seharusnya sudah punya master plant seputar bantaran krueng aceh untuk peningkatan ekonomi rakyat, jangan sampai nanti tumbuh subur lagi bangunan liar dan setelah masyarakat mandiri selanjutnya dihancurkan lagi.

Jangan sampai warga seputar bantaran Krueng Aceh hanya melihat tetangga Banda Aceh punya taman rekreasi, sedangkan warga Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota hanya menjadi penonton, maka sudah sewajarnya pemerintah Mawardi Ali peka dengan potensi ekonomis di bantaran Krueng Aceh.

Jangan sampai masyarakat pesisir dan seputaran bantaran Krueng Aceh kecewa pada pemerintahan sekarang.

Begitu juga dengan jalan Cot Irie, Limpok dan Kampus Darussalam, tahun ini harus menjadi periotas untuk di perbaiki, agar keluhan warga pengguna jalan tersebut terselesaikan.

Jangan pula warga pesisir terus dikecewakan, tepati dan realisasikan janji sesuai program yang sudah diperiotaskan dalam RPJM.

Penulis merupakan Pengamat dan Akademisi Unaya

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...