Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Anggota DPRA Minta Gelar Sidang Paripurna Pemakzulan Plt Gubernur

HT ANWAR IBRAHIMRapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka Penyampaian dan Persetujuan Penggunaan Hak Interpelasi Anggota DPR Aceh.
A A A

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muchlis Zulkifli ST tanpa tendeng aling-aling (secara tegas) meminta agar Hak Interpelasi yang malam ini ditingkatkan menjadi sidang paripurna pemakzulan Plt Gubernur.

Hal itu dicetuskan Muchlis Zulkifli dalam Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian dan persetujuan penggunaan Hak Interpelasi anggota DPRA terhadap Plt Gubernur Ir Nova Iriansyah yang di gelar di gedung DPRA, Kamis (10/09/2020) malam.

"Kami minta agar Hak Interpelasi ini ditingkatkan menjadi pemakzulan," kata Muchlis Zulkifli secara lugas.

Sidang Paripurna DPRA, malam tadi berlangsung panas. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Wakil Ketua Safaruddin, tanpa dihadiri dua Wakil Ketua yaitu Hendra Budian dan Dalimi.

Hendra Budian berasal dari fraksi Golkar ini disebut sebut tidak meneken usulan Hak Interpelasi yang diajukan inisiator.

Sementara diketahui, Dalimi berasal dari Fraksi Demokrat tidak nampak dalam ruang sidang dan bersikap untuk tidak melakukan Hak Interpelasi seperti langkah 58 anggota yang memilih menandatangani persetujuan Hak Interpelasi.

Memang sebanyak 58 orang dari 81 orang anggota DPRA, memilih untuk dan telah meneken Hak Interpelasi.

Fraksi-fraksi yang menghendaki pengajuan Hak Interpelasi adalah, Partai Aceh, PAN, PKS, Gerindra dan Golkar. Sedangkan anggota yang tak setuju dengan pengajuan Hak Interlepasi berasal dari PPP, Demokrat, dan Fraksi PKB-PDA.

Uuntuk diketahui, anggota dewan pengusung Hak Interpelasi sebelum sidang paripurna digelar telah menyerahkan usulan mereka kepada pimpinan fraksi masing masing, dan malam tadi diparipurnakan.

Sekedar untuk diingat, Hak interpelasi itu disampaikan untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemerintah Aceh yang dinilai tidak transparan selama ini.

Bahkan Irfannusir (PAN) selaku Juru Bicara Pengusul Hak Interpelasi, dalam laporannya menyampaikan, Hak Interpelasi merupakan hak anggota DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga wakil rakyat terhadap kebijakan lembaga eksekutif.

Dana refocusing covid dan Pensus dipersoalkan

Ada beberapa kebijakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang membuat anggota dewan kecewa.

Kebijakan yang dipersoalkan anggota dewan itu terkait kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas kepada masyarakat.

Kemudian seperti dibacakan Irfannusir, dewan juga mempertanyakan alasan Plt Gubernur tidak pernah hadir dalam setiap rapat paripurna di DPRA.

Selain itu dewan juga mempertanyakan alasan Plt Gubernur tidak menyampaikan rancangan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 dalam sidang paripurna DPRA.

“Saudara Plt Gubernur patut diduga telah melanggar hukum dan juga sudah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya,” ujar Irfannusir.

Hal utama yang juga dipersoalkan adalah dana refocusing penanganan Covid-19 yang diperkirakan Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun.

Kemudian, soal kebijakan pemasangan stiker BBM subsidi, dan yang memuat anggota dewan geram hingga mempertanyakan alasan penggunaan Pensus (penasihat khusus) dan soal tenaga kerja asing yan terus masuk ke Aceh.

Dalam sidang Interpelasi itu dari Pemerintah Aceh hadir Sekda Aceh dr Taqwallah dan ikut hadir anggota forkompinda (diwakilkan).

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...