Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Anggaran Pilkada Aceh Tidak Dimasukkan dalam KUA-PPAS 2021

HT ANWAR IBRAHIMKetua DPRA H Dahlan Jamaluddin SIP
A A A

BANDA ACEH - Ketua DPRA H Dahlan Jamaluddin SIP menyebutkan hingga saat ini Pemerintah Aceh belum memasukkan anggaran Pilkada tahun 2022 dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.

Padahal sebelumnya, pihak eksekutif, legislatif maupun penyelenggara sudah ada sebuah kesepakatan, dimana penyelengara Pilkada di Aceh akan berlangsung pada tahun 2022 mendatang.

"Tidak diusulkan, tapi saya akan berkoordinasi kembali dengan komisi terkait dan anggaran pilkada itu bisa dimasukkan anggaran 2021," kata Dahlan Jamaluddin kepada acehimage.com, Jumat (28/8/2020).

Karena tahapan Pilkada 2022, kata Dahlan, akan dimulai sejak tahun 2021, namun sayangya hingga saat ini Pemerintah Aceh belum memasukkan anggaran untuk penyelanggara Pilkada.

"Kesepakatan itu semestinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh, karena dalam hal ini pemerintah aceh juga bersepakat, yaitu salah satunya dengan memastikan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang akan segera berlangsung,"tegas politisi Partai Aceh (PA) ini.

Kendati demikian, Ketua DPRA mengatakan akan segera mempertanyakan ihwal ini kepada Pemerintah Aceh, hal itu menyusul setelah mendengar pihak penyelenggara seperti KIP sudah menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pilkada lima tahunan ini.

"Ini masih ada ruang pembahasan, KUA PPAS belum disepakati hingga hari ini,"ujarnya.

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal

KIP sudah usulkan anggaran
Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal menyampaikan pihaknya sudah mengusulkan anggaran pilkada 2022 kepada Pemerintah Aceh.

Namun hingga saat ini KIP Aceh belum mengetahui anggaran pelaksanaan pilkada sudah dimasukkan dalam KUA-PPAS 2021 atau belum. Hanya saja Pemerintah Aceh kata dia, pernah menyurati KIP Aceh agar memisahkan anggaran tahun 2021 dan kebutuhan anggaran tahun 2022.

"Karena pelaksanaannya kurang lebih 18 bulan," kata Akmal.

"Tapi kami belum mendapat informasi kapan pembahasan,"tambahnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...