Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Mendagri Tito Karnavian:

Ada Pengusaha Daerah Gunakan Uang Deposito Pemda

ISTIMEWAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 
A A A

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  menyebut ada pengusaha tertentu di balik uang mengendap pemerintah daerah di perbankan.

Dana tersebut berasal dari APBN dan APBD yang disimpan dalam bentuk deposito hingga senilai Rp252,78 triliun.

Tito merinci total dana pemerintah provinsi (pemprov) yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun.

Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

"Ini disimpan di bank, di deposito," ucap Tito dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020, Kamis (22/10/2020) sebagaimana dilansir
Dilansir CNN Indonesia.

Kata Tito bunga dari hasil simpanan di deposito itu tidak mengalir ke masyarakat. Dia bilang bunga hasil deposito itu justru dirasakan oleh pengusaha.

"Ini disimpan tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas," papar Tito.

Pemda 'didikte' oleh pengusaha

Menurut Tito, pemerintah daerah kerap 'didikte' oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

"Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi covid-19," terang Tito.

Sementara itu, Tito juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83 persen.

Berdasarkan catatannya, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota sejauh ini sebesar Rp612,55 triliun. Angkanya masih jauh dari alokasi yang mencapai Rp1.181, 76 triliun.

Tito merinci, realisasi belanja di tingkat provinsi saat ini sebesar Rp184,71 triliun atau 54 persen dari alokasi sebesar Rp336,27 triliun.

Kemudian, penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota baru sebesar Rp427,84 triliun atau sekitar 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp845,49 triliun.

"Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tinggal dua bulan tapi belanja baru 51 persen," kata Tito.

Lalu, total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota saat ini baru sebesar Rp743,34 triliun atau 66 persen dari target Rp1.116,9 triliun.

Rinciannya, pendapatan di tingkat provinsi sebesar Rp221,19 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp522,15 triliun.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...