Komisi IV DPRK Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala Pukesmas di Kota tersebut. Pertemuan ini membahas penanganan COVID-19 yang terus merambah di ibu Kota Provinsi Aceh. Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengharapkan untuk daerah tersebut agar dilakukan pengadaan alat tes uji swab oleh Pemerimntah setempat. "Turut juga bertemu dengan direktur RSUD Meuraxa, dari pertemuan itu sangat banyak menemukan permasalahan baru, yaitu claster-claster baru yang terbentuk di Kota Banda Aceh," kata Tati Meutia Asmara kepada wartawan usai pertemuan dengan mitra kerja,Kamis (6/8/2020).

Aceh Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap

FOTO | ANTARA Teuku Dedi IskandarBupati Aceh Barat, H Ramli MS.
A A A

ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di daerah itu sejak awal Juli 2019 lalu.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 550 Tahun 2019 tangga 5 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat H Ramli MS dan turut ditembuskan suratnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup RI, Kepala BNPB, Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, serta pihak terkait lainnya,.

"Penetapan status siaga darurat bencana asap ini guna mengantisipasi dampak yang diakibatkan dari karhutla di Aceh Barat," kata Bupati H Ramli MS , Rabu  di Meulaboh.

Keputusan ini dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi siaga darurat bencana asap akibat Karhutla pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu bersama perangkat daerah, instansi terkait seperti TNI, Polri, BPBD.

Menurutnya, setelah adanya pembentukan status siaga tersebut, pemerintah daerah juga akan membentuk pos komando yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam upaya penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut.

"Status keadaan siaga darurat bencana asap akibat karhutla ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 mendatang," kata Ramli MS menambahkan.

Ia berharap dengan adanya penetapan status itu, pemerintah pusat melalui BNPB segera mengambil langkah strategis agar pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Barat dapat secepatnya teratasi dan ditanggulangi, pungkasnya.

Sumber:ANTARA
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...