Pilkada Seretak 2018,

360 Bakal Calon Kepala Daerah Lapor Hartanya ke KPK

FOTO | ISTIMEWAPilkada Serentak Tahun 2018
A A A
Jadi karena waktu masih ada, kami sampaikan pada seluruh calon kepala daerah, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK,

JAKARTA - Hingga saat ini sedikitnya 360 bakal calon kepala daerah telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ratusan calon pemimpin itu bakal bertarung dalam Pilkada Serentak di 171 daerah pada tahun ini.

"Sampai dengan saat ini yang lapor sudah sekitar 360 orang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/1).

KPK membuka loket khusus pendaftaran LHKPN sejak 2 Januari lalu hingga 20 Januari mendatang. KPK meminta setiap bakal calon kepala daerah untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka. Total kekayaan para calon kepala daerah ini akan masuk dalam LHKPN.

"Jadi karena waktu masih ada, kami sampaikan pada seluruh calon kepala daerah, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK," imbau Febri.

Berkas LHKPN menjadi salah satu syarat untuk para calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Pendaftaran calon kepala daerah sudah dibuka hari ini, Senin (8/1) sampai Rabu (10/1).

Selain sebagai syarat formal yang ditetapkan KPU, pelaporan LHKPN merupakan bentuk keterbukaan bakal calon kepala daerah kepada masyarakat mengenai kekayaan yang dimiliki.

"Agar nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Selain itu, Febri menegaskan, setiap bakal calon wajib melaporkan harta sesuai yang dimilikinya. KPK bakal memverifikasi setiap harta milik para kepala daerah maupun penyelenggara negara lainnya.

"Selain wajib melaporkan, yang paling penting wajib menyampaikan data yang benar," ujarnya.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1) huruf k yang mensyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, serta Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sampai dengan saat ini yang lapor sudah sekitar 360 orang,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...