Anggota DPR Aceh Tarmizi SP mengancam akan melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan lembaga tersebut. Mosi tidak percaya dilakukan bila usulan hak angket terhadap plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah gagal dilanjutkan.

27 Napi Lapas Kelas IIB Lhoksukon dapat Asimilasi

BULKHAINISebanyak 27 narapidana lapas IIB Lhoksukon, Aceh Utara mendapat asimilasi
A A A

ACEH UTARA - Sebanyak 27 Narapidana (Napi) lembaga permasyarakatan (Lapas) kelas IIB Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara mendapat asimilasi, Sabtu (29/8/2020).

Menurut rekapitulasi data, jumlah narapidana yang telah diberikan asimilasi terhitung sejak April hingga Agustus 2020 mencapai 154 orang.

Kepala Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Yusnaidi SH kepada wartawan menyatakan pemberian asimilasi ini sesuai dengan Permen Nomor 10 Tahun 2020 dan telah menjalani masa pidana setengah dua pertiganya di akhir Desember 2020.

"Yang diberikan asimilasi hari ini yaitu 27 orang. Dari data rekapitulasinya, jumlah total Napi yang mendapatkan asimilasi sejak April hingga Agustus ini mencapai 154 orang," ujar Yusnaidi.

Yusnaidi menyebutkan 154 Napi yang telah mendapatkan asimilasi ini masing-masing 52 orang pada tanggal 1 April tahap I, 10 orang pada tanggal 6 April tahap II, 3 orang pada tanggal 7 April tahap III, 28 orang pada tanggal 22 Mei tahap IV dan 15 orang pada tanggal 29 Juni tahap V. Kemudian, lanjutnya, 17 orang pada tanggal 27 Juli tahap VI, 2 orang pada tanggal 29 Juli tahap VII, dan terakhir tanggal 29 Agustus tahap VIII sebanyak 27 orang.

"Jumlah tahanan dan narapidana di dalam jeruji Lapas saat ini 332 orang dari jumlah total 359 orang. Mereka yang telah diberikan asimilasi ini diwajibkan melapor ke Bapas pada Senin 31 Agustus dan selanjutnya akan dibina oleh pihak Bapas," ungkap Yusnaidi.

Penyerahan asimilasi untuk 27 Napi berlangsung di Lapas tersebut dan disaksikan pihak Bapas, pihak Kepolisian dan sebelumnya juga telah diberitahukan kepada pihak Kanwil Kemenkumham.

Yusnaidi berharap kepada para narapidana yang telah diberikan asimilasi tersebut agar dapat menjalankan prosedur dan tidak tersandung kasus yang baru.

"Apabila tersandung kasus yang baru, maka akan kita laporkan ke Bapas dan Bapas akan mencabut SK asimilasi mereka, karena mereka bukan bebas murni. Jadi apabila tersandung kasus baru maka tetap akan menjalani pidana pada kasus yang baru," terang Yusnaidi.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...